Peraturan Kampung

PERATURAN REJE KAMPUNG BLANG PAKU

  1.  Pemerintah adalah Pemerintah Pusat
  2.  Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah
  3.  Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bener Meriah
  4.  Bupati adalah Bupati Bener Meriah
  5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
  6. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan  Republik Indonesia.
  7. Pemerintah Kampung adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kampung dan Badan Permusyawaratan Desa meliputi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
  8.  Pemerintah Kampung adalah Reje Kampung dan Perangkat Kampung.
  9.  Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut Petue adalah Lembaga yang berfungsi menetapkan Peraturan Reje Kampung bersama Reje Kampung, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
  10. Peraturan Kampung adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Petue Kampung bersama dengan Reje Kampung.
  11. Keputusan Reje Kampung adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Reje Kampung baik yang bersifat pengaturan maupun penetapan.
  12. Keputusan Petue Kampung adalah semua Keputusan Petue Kampung yang ditetapkan oleh Petue Kampung.
  13.  RPJMK adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung untuk jangka waktu   6 (enam ) tahun.
  14.  Rencana Kerja Pemerintah Kampung yang  selanjutnya disebut RKPK merupakan penjabaran dari RPJMK untuk  jangka waktu 1 ( satu ) tahun.
  15.  Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung  yang selanjutnya disebut  APBK  adalah rencana keuangan Tahunan pemerintah Kampung yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kampung dan Petue Kampung, yang ditetapkan Oleh Peraturan Kampung.
  16. Alokasi Dana Kampung yang selanjutnya disingkat ADK adalah   dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Kampung, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerh yang diterima oleh Kabupaten/ Kota.
  17.  Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Kampung yang diinginkan.
  18. Misi adalah Pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.
Facebook Fans Page